Anggota DPR Deli Serdang, Dedi Syahputra SH Mengapresiasi Penyelesaian Polemik Gedung SMPN 2 Galang : Terima Kasih Kepada Gubernur Dan Bupati Deli Serdang.

Reporter : T. Rizal.

Editor      : Sunanda Siregar.

Deli Serdang // Metroinvestigasinews.com

Polemik yang selama ini membelit bangunan SMP Negeri 2 Galang akhirnya berakhir damai, setelah Pemerintah Kabupaten Deli Serdang dan Pengurus Wilayah Al Jam’iyatul Washliyah Sumatera Utara mencapai kesepakatan bersama, Rabu (16/07/2025). 

Kesepakatan itu membuka kembali pintu bagi para siswa SMP Negeri 2 Galang untuk belajar di gedung sekolah yang sempat disengketakan, berlokasi di Desa Petumbukan, Kecamatan Galang.

Anggota DPRD Deli Serdang dari Fraksi Gerindra, Dedi Syahputra, SH, menyambut gembira kesepakatan tersebut dan menyampaikan apresiasi tinggi kepada Gubernur Sumatera Utara Muhammad Bobby Afif Nasution serta Bupati Deli Serdang, dr. H. Asri Ludin Tambunan, yang dinilainya telah menunjukkan komitmen kuat terhadap dunia pendidikan.

“Saya sangat mengapresiasi langkah cepat dan bijak yang diambil Gubernur dan Bupati Deli Serdang. Ini adalah bukti nyata bahwa mereka serius menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto dalam bidang pendidikan,” ujar Dedi Syahputra. 

Dedi Syahputra juga menegaskan bahwa sinergi antar lembaga dan tokoh masyarakat sangatlah penting untuk menjaga kondusivitas pendidikan di daerah.

Pertemuan penting yang digelar di Aula Kantor Desa Petumbukan tersebut dihadiri oleh Ketua PW Al Washliyah Sumut, Dr. H. Dedi Iskandar Batubara, Wakil Bupati Deli Serdang Lomlom Suwondo, serta Bupati Deli Serdang dr. H. Asri Ludin Tambunan melalui sambungan Zoom. Gubernur Sumut, Bobby Nasution, juga turut menyaksikan langsung dan memberikan arahan.

Dalam pertemuan tersebut, disepakati 5 poin penting sebagai solusi bersama :

1. Proses hibah gedung SMPN 2 Galang ke Al Washliyah tetap dilanjutkan sesuai regulasi yang berlaku dan ditargetkan selesai maksimal dalam dua tahun.

2. Pengelolaan dan operasional gedung dilakukan bersama oleh Pemkab Deli Serdang dan Al Washliyah.

3. Jam operasional belajar tetap dilaksanakan di pagi hari, dengan supervisi dari Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara.

4. Penggunaan ruang kelas akan dibagi dua, dan masing-masing pihak menanggung biaya operasional sekolah secara mandiri.

5. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan membantu pembangunan gedung baru SMPN 2 Galang di lahan lain yang telah disiapkan.

Gubernur Bobby Nasution menekankan bahwa kesepakatan ini merupakan langkah penting dalam menjaga keberlangsungan pendidikan di Deli Serdang. Ia menggarisbawahi bahwa forum ini bertujuan mencari solusi terbaik demi anak-anak didik di daerah tersebut.

“Presiden Prabowo Subianto dalam program Asta Cita sangat fokus terhadap pendidikan. Itu sebabnya ada program Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk mendukung pembelajaran anak-anak,” kata Bobby.

Bobby juga menegaskan bahwa tidak perlu ada lagi perdebatan soal kepemilikan gedung atau lahan sekolah. Yang terpenting adalah siapa yang menggunakan fasilitas tersebut di pagi atau siang hari demi kelangsungan proses belajar-mengajar.

Kesepakatan ini disambut antusias oleh orang tua siswa. Aswan Tumanggor, salah satu wali murid, menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dan daerah yang telah menyelesaikan persoalan ini secara bijaksana.

“Saya sangat bersyukur anak-anak kami bisa kembali belajar di gedung lama sembari menunggu gedung baru selesai dibangun,” ujarnya.

Hal senada disampaikan oleh Nur Afifah Tujannah, siswi SMPN 2 Galang. Ia merasa lega dapat kembali belajar bersama teman-temannya seperti semula.

Anggota DPRD Deli Serdang dari Fraksi Gerindra, Dedi Syahputra, SH, juga mengapresiasi penyelesaian polemik ini. Ia memuji langkah cepat Gubernur Sumut, Bupati Deli Serdang dan Al Washliyah, serta menegaskan pentingnya sinergi untuk menjaga stabilitas pendidikan di daerah.

“Apa lagi Gubernur Sumut, Bupati Deli Serdang dan Wakil Bupati Deli Serdang semuanya didukung oleh Partai Gerindra. Kita satu visi dengan Presiden Prabowo yang mengutamakan pendidikan,” ujarnya.

Polemik yang sempat memicu keresahan orang tua siswa dan masyarakat akhirnya menemukan solusi melalui musyawarah yang terbuka dan difasilitasi pemerintah. 

Kesepakatan ini menjadi contoh bahwa penyelesaian konflik lahan pendidikan bisa dicapai dengan komunikasi dan komitmen bersama demi kepentingan anak-anak bangsa.