Percut Seituan // metroinvestigasine
Menyikapi keresahan warga terkait keberadaan gudang siluman yang diduga menjadi tempat penimbunan dan pengoplosan BBM bersubsidi di Jalan Jatirejo, Desa Sampali, Kecamatan Percut Sei Tuan, Kabupaten Deli Serdang, namun berada dalam wilayah hukum Polrestabes Medan, Ketua Umum Lembaga Independen Bela Rakyat Nusantara (LIBERAL), Alex Simatupang, S.H., angkat bicara.
Alex Simatupang mengecam keras aktivitas ilegal tersebut dan mendesak aparat kepolisian, khususnya jajaran Polrestabes Medan dan Polda Sumut, segera turun tangan melakukan penggerebekan dan penindakan hukum.
“Keberadaan gudang BBM ilegal ini jelas-jelas melanggar hukum, merugikan negara, dan membahayakan keselamatan masyarakat sekitar. Polisi jangan tinggal diam. Jangan sampai terkesan ada pembiaran atau bahkan ‘main mata’ dengan mafia BBM,” tegas Alex Simatupang.
Ia menegaskan, praktik pengoplosan BBM bersubsidi yang dijual kembali dengan harga industri tidak hanya merugikan masyarakat kecil yang seharusnya berhak atas subsidi, tetapi juga berpotensi menimbulkan bencana kebakaran di kawasan padat penduduk.
“Bayangkan jika gudang itu terbakar, bukan hanya kerugian materi, tapi bisa menelan korban jiwa. Kami dari LSM LIBERAL akan terus mengawal persoalan ini dan menuntut aparat hukum agar bersikap profesional, transparan, dan berani menindak siapa pun yang terlibat,” tambahnya.
Alex Simatupang juga mengingatkan bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, setiap orang yang melakukan penyalahgunaan pengangkutan dan/atau niaga BBM bersubsidi dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun dan denda hingga Rp60 miliar.
“Tidak ada alasan lagi untuk menunda, kami minta Kapolda Sumut dan Kapolrestabes Medan segera bergerak cepat menggerebek gudang siluman itu, menyita barang bukti, dan menyeret pelaku ke meja hijau,” pungkasnya dengan nada keras.
Desakan dari LSM LIBERAL ini menambah sorotan tajam terhadap kasus BBM ilegal di Desa Sampali, yang sebelumnya telah membuat warga sekitar resah dan khawatir akan keselamatan mereka. Kini, bola panas berada di tangan aparat penegak hukum untuk menunjukkan keberpihakan kepada rakyat.(Sigit/Tim)
